Komisi VI DPR mendesak kepada Departemen Perindustrian (Depperind) untuk dapat menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang industri yang belum terselesaikan, baik masalah internal maupun masalah eksternal industri.

Hal itu disampaikan Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi Muhidin M. Said (F-PG) dan Anwar Sanusi (F-PPP) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI Fahmi Idris, di Gedung Nusantara I DPR, Senin malam (24/8).

“Sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi kebijakan pengembangan industri nasional pada pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, DPR juga meminta kepada Depperind agar dapat memformulasikan kebijakan pengembangan industri nasional yang berlandaskan pada potensi Sumber Daya Alam (SDA), perluasan serta pendalaman struktur dalam pengembangan atau pengokohan struktur dan klaster industri nasional serta keberpihakan pada rakyat.

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dan RAPBN 2010, kata Agus Hermanto, Komisi VI akan membahas lebih lanjut program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RKA-K/L Depperind dengan Sekjen Depperind.

DPR juga menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh Depperind dalam mengimplementasikan RENSTRA 2005-2009 Depperind. “Meskipun realisasi pertumbuhan dan utilisasi kapasitas terpasang dibawah target yang ditetapkn,” tuturnya. Tetapi nilai investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja mampu melampaui target, tambah Agus Hermanto.

Sementara itu Menteri Perindustrian RI Fahmi Idris dihadapan anggota Komisi VI mengatakan walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan industri, namun demikian dirasakan bahwa industri belum dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Khususnya bila dibandingkan dengan kinerja industri pada masa sebelum krisis multidimensi pada tahun 1998.

Berbagai masalah, lanjutnya, baik yang secara umum menghambat pertumbuhan industri maupun yang secara khusus dihadapi oleh beberapa industri penting tertentu. Masalah internal industri salah satu diantaranya adalah struktur industri masih belum terlalu kuat, dan masih terbatasnya populasi industri bertekhnologi tinggi. Sedangkan masalah eksternal industri diantara salah satunya keterbatasan infrastruktur dan kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

“Diharapkan target seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang RKP Tahun 2010 yang menyatakan industri non-migas diproyeksikan tumbuh sebesar 3,90 persen dapat dicapai,” harap Fahmi.(Iwan)